BRI siapkan undian berhadiah untuk merchant UMKM pemakai QRIS

 

OPSINTB.com - Adopsi sistem pembayaran digital di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren percepatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) BRI di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Teknologi ini menjadi pilihan utama pedagang lokal karena menawarkan kemudahan transaksi non-tunai yang cepat, aman, dan efisien.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Allan Arya Utama dalam rilisnya,  menjelaskan keunggulan QRIS BRI tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga merchant. 

Masuknya dana yang langsung ke rekening BRI secara harian serta kemudahan pengelolaan transaksi melalui aplikasi BRI Merchant menjadi daya tarik utama. Kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia mengenai Merchant Discount Rate (MDR) 0% untuk transaksi hingga Rp500 ribu pada usaha mikro juga turut mendorong animo positif di lapangan.

"QRIS telah menjadi solusi praktis. Transaksi tercatat rapi, dananya cair cepat, dan bebas biaya untuk transaksi kecil. Ini sangat membantu usaha kami," ujar Allan..

Data Bank Indonesia mencatat peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS secara nasional, menandakan diterimanya pembayaran digital oleh masyarakat luas. 

Di Lombok Timur, komitmen BRI untuk mendukung ekosistem digital semakin kuat dengan dijalankannya berbagai program insentif dan pendampingan, termasuk fasilitas back office untuk pelaporan transaksi dan akuisisi merchant baru.

Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan lebih lanjut, BRI saat ini menyelenggarakan program Undian Merchant Untung Pakai QRIS BRI. 

Program berhadiah ini dirancang untuk mendorong para pedagang, termasuk di Lombok Timur, agar semakin aktif memanfaatkan QRIS BRI dalam transaksi harian.

Program undian akan dilaksanakan pada bulan Februari. Poin undian diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan merchant menggunakan QRIS BRI, di mana setiap transaksi Rp100 ribu akan dikonversi menjadi 1 poin (berlaku kelipatan).

Semakin tinggi volume transaksi non-tunai, semakin besar pula peluang merchant untuk mendapatkan kupon undian dan memenangkan hadiah.

Manfaat program ini bersifat multi-aspek. Bukan sekadar kesempatan mendapatkan hadiah, program ini juga mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi pencatatan keuangan UMKM, menguatkan loyalitas pelanggan yang semakin akrab dengan pembayaran digital, serta membuka potensi pasar yang lebih luas berkat metode pembayaran yang modern.

Bagi pelaku usaha di Lombok Timur, momen ini merupakan peluang ganda. Di satu sisi, mereka dapat memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan daya tarik layanan dengan QRIS BRI. Di sisi lain, mereka berkesempatan meraih keuntungan tambahan melalui undian berhadiah tersebut.

Dengan kombinasi antara kemudahan teknologi, kebijakan yang mendukung, dan program apresiasi seperti ini, transformasi ekonomi digital di Lombok Timur semakin tertata, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan dan daya saing UMKM lokal. (red)

Banjir Kaliantan semakin meluas, warga minta pemerintah segera bertindak

 

OPSINTB.com - Warga Dusun Kaliantan, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih dihantui rasa cemas akibat luapan Bendungan Embung Bedah.

Pasalnya, luapan itu merendam sebagian wilayah tersebut. Peristiwa ini membuat warga khawatir banjir semakin meluas dan menimbulkan penyakit. 

Pantauan opsintb.com, hingga saat ini banjir setinggi lutut orang dewasa merendam rumah warga, lahan pertanian hingga rumah ibadah. Beberapa warga masih bertahan di rumah, sebagiannya memilih mengungsi karena air sudah masuk ke dalam rumah. 

Salah satunya ialah, Ilang (58), banjir tersebut telah merendam rumahnya selama dua minggu lebih. Kini, banjir semakin meluas merembet ke rumah warga lain. 

“Kalau di rumah saya sudah masuk airnya, makanya saat ini kami mengungsi,” ujar Ilang, Rabu (4/2/2026). 

Tak hanya rumah, lahan pertanian milikinya sudah satu bulan terendam banjir.

Dia menceritakan, dulu hanya di kawasan tempat tinggalnya saja yang menjadi langganan banjir, tapi saat ini semakin meluas. 

Ilang khawatir, akibat dari banjir tersebut, akan berdampak pada lumpuhnya ekonomi masyarakat karena tidak bisa beraktivitas, serta kesehatan yang ditimbulkan dari banjir tersebut. 

“Tempat kami ini kan sudah kumuh, lagi ditambah banjir, sampah kiriman dan kotoran hewan juga terbawa banjir. Kalau begini terus takutnya anak-anak kami di sini nanti bisa saja kena penyakit kulit,” keluh Ilang. 

Senada, Samsul Hadi (37) warga lainya menambahkan, akibat dari banjir tersebut menyebabkan anak-anak di desanya tidak berani berangkat ke sekolah karena akses jalan yang dilalui juga tergenang. 

"Di sekolah mereka juga saat ini masih kebanjiran,” terang Samsul. 

Banjir tersebut, lanjut Samsul, disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan melupanya air Bendungan Embung Bedah hingga ke pemukiman warga.

Bendungan tersebut, imbuhnya, tidak memiliki jalur pembuangan sehingga air cepat meluap. 

“Kami harapkan kepada pemerintah untuk secepatnya membuat saluran pembuangan bendungan ini, jangan sampai menunggu kami semua tenggelam baru mereka bergerak,” ujarnya. (zaa)

DPRD Lotim warning keras soal doubel transfer bantuan modal UMKM oleh BRI

 

Foto: Faruq Bawazier, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur. (zaa/opsintb)

OPSINTB.com - Penyaluran bantuan modal UMKM oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melalui bank mengalami masalah. Pasalnya banyak penerima yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Persoalan itu terjadi di Bank BRI sebagai penyalur. Jika tak dilakukan penyelesaian peristiwa ini bisa menjadi temuan dan memiliki konsekuensi hukum kedepan.

Merespons persoalan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Faruq Bawazier, menegaskan agar pihak BRI segera mengembalikan sisa dana double transfer ke kas daerah yang hingga kini masih tersisa sekitar Rp 6,528 miliar.

Hal tersebut disampaikan Faruq usai rapat lanjutan antara DPRD Lombok Timur, pihak BRI, dan Dinas Koperasi terkait persoalan double transfer bantuan yang terjadi akibat kesalahan sistem.

“Dari hasil sinkronisasi data, dana yang benar-benar terjadi double transfer itu sekitar Rp 3,528 miliar, sedangkan total dana yang masih berada di BRI dan harus dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp 6,528 miliar,” ucap Faruq kepada opsintb.com, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, hingga 31 Januari 2026, BRI telah berhasil mengembalikan sekitar 46 persen dari dana double transfer tersebut. Sementara 54 persen sisanya dituntut DPRD agar segera dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah karena ini menyangkut keuangan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dalam rapat tersebut, pihak BRI mengakui bahwa double transfer terjadi akibat human error dalam proses penginputan data, sehingga menyebabkan kesalahan sistem. Namun demikian, Faruq menyebutkan bahwa masyarakat penerima bantuan telah menunjukkan itikad baik.

“Alhamdulillah, setelah BRI turun langsung bersama dinas terkait, masyarakat menyadari adanya kelebihan transfer dan siap mengembalikan dana tersebut,” katanya.

Berdasarkan data, dari sekitar 5.098 rekening penerima, hampir 2.000 rekening atau sekitar 46 persen telah mengembalikan dana yang diterima ganda.

Faruq menegaskan bahwa DPRD tidak menyalahkan pihak manapun atas kejadian tersebut, namun menekankan bahwa dana kas daerah tidak boleh dipermainkan dan harus segera diselesaikan.

“Kita anggap ini kealpaan. Tapi yang kita tuntut sekarang adalah tanggung jawab. Dana daerah harus segera dikembalikan dan disalurkan kepada yang berhak,” ujarnya.

DPRD Lombok Timur bersama Dinas Koperasi akan terus memantau progres pengembalian dana tersebut secara berkala setiap dua minggu. Targetnya, seluruh dana dapat dikembalikan sebelum akhir Februari 2026.

“Kalau tidak ada itikad baik BRI dan masalah ini tidak segera diselesaikan, maka konsekuensi paling berat adalah proses audit dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum,” tegas Faruq.

Meski demikian, DPRD tetap mendorong penyelesaian dengan cara persuasif. Dinas Koperasi juga menyatakan siap mendampingi BRI dalam proses penarikan dana dari masyarakat.

“Intinya masyarakat siap mengembalikan. Tidak benar kalau ada isu di luar bahwa masyarakat menolak mengembalikan dana. Kita harap BRI serius dan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini,” terang Faruq. (zaa)

SPPG Arisalah Tebaban kembali dapat sorotan

 

Foto: Kepala SPPG Arisalah Tebaban, Tahir Nasri. (zaa/opsintb)

OPSINTB.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan. Selain, menu yang sering dikomplain juga nilai rupiah dalam satu ompreng tak luput dikuliti.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arisalah Tebaban, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Setelah beberapa hari sebelumnya dapur ini mendapat sorotan lantaran menu diduga mengeluarkan bau tak sedap, kali ini diduga tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, menu yang dipersoalkan merupakan menu porsi besar untuk siswa SMA yang dibagikan pada Jumat, (30/1/2026) yang lalu. 

Menu tersebut terdiri dari susu UHT kotak merek Ultra Milk ukuran 125 ml, satu buah roti, serta tiga buah rambutan.

Menurut hitungan sumber ini, total harga ketiga item tersebut diperkirakan berkisar antara Rp 6.500 hingga Rp 7.000. 

Dia merincikan, susu UHT diperkirakan seharga Rp 2.500, roti Rp 2.000, dan tiga buah rambutan sekitar Rp2.000. Padahal, anggaran pemerintah untuk menu porsi besar MBG diketahui sebesar Rp 10.000 per penerima manfaat, sehingga terdapat selisih sekitar Rp 3.500.

Ia memperkirakan, jika dapur tersebut melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, maka potensi selisih anggaran yang muncul bisa mencapai Rp 9 juta hanya dari satu kali pembagian menu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Arisalah Tebaban, Tahir Nasri, yang dikonfirmasi lansung opsintb.com di SPPG Arisalah Tebaban, Senin (2/2/2026) kemarin, membenarkan bahwa menu yang dimaksud memang berasal dari dapurnya.

Dia menjelaskan, menu tersebut sejatinya merupakan jatah untuk hari Sabtu, yang biasanya dibagikan lebih awal pada hari Jumat.

"Dirapel dengan menu hari tersebut," ucapnya.

Menurutnya, pola pembagian seperti itu dilakukan agar para relawan dapur bisa memiliki waktu istirahat atau mengerjakan pekerjaan lain pada hari Sabtu menjelang akhir pekan. Ia menyebut, praktik serupa banyak diterapkan oleh dapur-dapur MBG lainnya di Kecamatan Suralaga.

Meski demikian, Tahir Nasri dengan tegas membantah perkiraan harga yang disampaikan sumber sebelumnya. Ia menyatakan bahwa susu UHT Ultra Milk ukuran 125 ml dibeli dengan harga Rp 3.000 per kotak. 

“Sekarang saja harga susu sudah naik, saya lihat di marketplace,” ujarnya.

Sementara itu, untuk roti, Tahir mengaku membelinya di Toko Sinar Bahagia Pancor seharga Rp 4.000 per buah. Roti tersebut, katanya, merupakan roti bolu keju dengan ukuran cukup besar. 

“Kemarin kami sempat pakai roti biasa yang ukurannya kecil, tapi itu juga dikomentari,” imbuhnya.

Adapun untuk rambutan, Tahir menjelaskan pihaknya membeli dengan harga Rp 25.000 per kilogram. Tiga buah rambutan yang dibagikan diperkirakan senilai Rp 3.000 atau sekitar Rp 1.000 per buah. Ia menegaskan bahwa rambutan yang dipilih adalah rambutan tanpa tangkai dan dalam kondisi baik.

“Barang yang datang kami periksa dulu, termasuk kandungan gizinya. Menu itu sudah sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat dan standar harga yang berlaku di SPPG,” tegasnya.

Sebelumnya, Dapur Arisalah Tebaban juga sempat menjadi perhatian publik terkait dugaan lauk MBG yang mengeluarkan bau tidak sedap. Menanggapi hal itu, Tahir Nasri menjelaskan, aroma tersebut berasal dari sambal matah yang disajikan dalam menu.

Ia menjelaskan, sambal matah tersebut dibuat dari campuran cabai, bawang merah, bawang putih, dan serai yang digoreng sebentar untuk mengeluarkan aroma. Menurutnya, kombinasi bahan itulah yang menimbulkan aroma tidak biasa bagi sebagian penerima manfaat.

Meski demikian, Tahir menyebut kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak dapur. 

“Itu jadi pelajaran buat kami, ke depan menu akan disesuaikan dengan cita rasa masyarakat setempat,” pungkasnya. (zaa)

Sejumlah tuntutan terjawab, FKKD urungkan niat demo

 

OPSINTB.com - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, akhirnya bertemu di ruang rapat DPRD Lotim, Senin (02/02/2026).

Sebelumnya pada Jumat (30/1/2026) lalu, FKKD meluapkan kekecewaannya, lantaran tak satu pun penentu kebijakan dari eksekutif menghadiri pertemuannya.

Dalam hearing lanjutan itu tak hanya unsur kepala dinas yang hadir, namun juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pada pertemuan sebelumnya ada sejumlah tuntutan FKKD, di antaranya kejelasan pelaksanaan Pilkades, meminta pemerintah membayar siltap.

Menjawab kekecewaan tersebut dalam pertemuan lanjutan itu, Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juani Taofik menjelaskan, bupati telah merespons kegelisahan perangkat desa. Dia menegaskan, bupati segera mengambil langkah cepat.

​”Kami langsung bertemu Kadis PMD dan Kepala BPKAD untuk merumuskan solusi, karena kebijakan strategis berada di tangan bupati,” ucap Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik.

​Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi yang sangat efektif. Aspirasi para kades kini tersampaikan secara mendalam kepada pimpinan wilayah tanpa hambatan birokrasi.

Bupati, paparnya, merespons empat tuntutan utama secara instan. Hasilnya cukup baik tanpa perlu debat panjang yang melelahkan.

​Bupati, terangnya, menginstruksikan percepatan proses administrasi agar hak finansial perangkat desa cair pekan ini. Pemerintah menjamin tidak ada lagi penundaan gaji yang menghambat operasional desa.

​”Transfer ke rekening desa segera kami kirim Rabu besok. Pencairan mencakup dua bulan sekaligus tanpa diskusi atau pemotongan apa pun,” tegas Juani.

Selanjutnya dia menerangkan, ​pihaknya juga tengah menyesuaikan regulasi mengenai masa jabatan dalam peraturan terbaru. Penyesuaian ini bertujuan agar aparatur yang purna tugas tetap menerima upah secara adil sesuai hukum.

​”Bupati menyetujui revisi pasal dalam Perbup. Perangkat desa yang berhenti di awal bulan tetap berhak menerima gaji mereka,” jelasnya lagi.

Ketua FKKD Lombok Timur Khaerul Ihsan mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah. Ia menyebut kepastian ini mengakhiri kekhawatiran ribuan perangkat desa terkait hak-hak ekonomi mereka.

​Pihaknya merasa puas dan lega atas sikap responsif pimpinan daerah. Pertemuan ini membawa hasil nyata bagi kesejahteraan semua unsur di desa.

​Ihsan menekankan transparansi nominal pembayaran menjadi kabar yang paling mereka tunggu. Kepastian ini sekaligus menepis berbagai isu miring soal pengurangan anggaran desa.

​"Pembayaran seratus persen, sangat penting bagi kami, marwah pemerintah desa tetap terjaga melalui dukungan finansial yang utuh," ucapnya.

Dia menyingung soal anggaran Pilkades. Menurutnya, forum menyepakati penggunaan dana cadangan dari pos belanja tidak terduga. 

Skema ini, paparnya, menjamin keberlanjutan regenerasi kepemimpinan di desa pada tahun 2026 mendatang.

​”Strategi dana BTT membuktikan komitmen pemerintah menggelar tahapan Pilkades. Kami sepakat mengikuti prosedur yang sudah disiapkan tersebut,” jelas Khaerul.

​Hasil audiensi yang konkret ini seketika mendinginkan suhu politik di Lombok Timur. Para kepala desa sepakat membatalkan rencana pengerahan massa yang semula akan digelar tengah pekan ini.

​”Kehadiran Sekda membawa jawaban pasti dari Bupati. Maka, agenda aksi pada hari Rabu besok resmi kami batalkan,” tutupnya. (zaa)