OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menandatangani Piagam Audit Intern atau Internal Audit Charter (IAC). Langkah ini jadi bukti orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini menjadikan pemerintahannya bersih.
Kegiatan penandatangan itu dilaksanakan di Rupatama Kantor Bupati Lotim, Kamis (11/9/2025), dihadiri Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Asisten lingkup Sekretariat Daerah, 14 Kepala OPD, serta mitra Pemda Lotim.
Dalam sambutannya, Bupati Iron, membeberkan, posisi Monitoring Pencegahan Korupsi (MCP) Kabupaten Lombok Timur saat ini menduduki peringkat ke 9 dari seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Hal ini disebutnya, kontras dengan pencapain Lombok Timur di bidang lainnya.
"Contohnya baru ini Lombok Timur meraih juara 1 Paritrana Award 2025 Kategori Pemerintah Daerah," ujar H Iron.
Kondisi semacam ini sebutnya, akibat lemahnya monitoring dan kontrol dari seluruh pihak, termasuk OPD dan mitra pemerintah daerah. Jika pemantauan serta pengendalian dilakukan dengan baik tegasnya, maka Lotim tidak berada dalam posisi itu.
Untuk itu dirinya mengimbau seluruh pihak terkait agar bekerja dengan ikhlas dan memiliki niatan yang baik dalam mendukung program-program pemerintah daerah. Dia menekankan agar praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak terjadi lagi.
Bupati juga berharap penandatanganan IAC dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.
“Saya berharap hasil penandatanganan piagam di hari ini, menjadi panduan Anda bekerja, dan berpikir bagaimana mengelola keuangan daerah dengan akuntabel dan transparan, sesuai visi misi Pemerintahan SMART,” harapnya.
Sementara itu, Plt Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur, Hambali dalam laporan kegiatannya membeberkan, gelaran ini merupakan amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunjukkan bahwa Lombok Timur memiliki komitmen dalam hal pemberantasan korupsi.
Dengan penandatangan IAC, dia berharap, awal baik bagi Inspektorat diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, sekaligus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan pembangunan.
Dalam beberapa waktu terakhir, posisi Monitoring Corruption Prevention (MCP) Kabupaten Lombok Timur tergolong dalam zona aman. Tahun 2025 ini, sampai triwulan tiga Lotim berada di posisi terbawah, yakni posisi 9.
"Jumlah ini dari poin intervensi penilaian, terdapat beberapa item yang bobotnya cukup tinggi, namun persentase pencapaian dokumen yang dikirimkan sangat rendah," pungkasnya. (red)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami